Jabatan Fungsional Juga untuk Guru Swasta

pgribjn>  Pembinaan dan kesejahteraan guru nonpegawai negeri sipil akan terus ditingkatkan sehingga tidak ada lagi dikotomi antara guru negeri dan swasta. Untuk itu, pemerintah akan meletakkan jabatan fungsional semua guru swasta setara dengan jabatan fungsional guru pegawai negeri sipil.

“Saat ini semua guru non-PNS yang terdaftar di Depdiknas diberi nomor induk. Nanti, guru-guru itu akan diberi jabatan fungsional yang setara dengan guru-PNS. Pelaksanaannya tinggal menunggu pengesahan peraturan Mendiknas,” kata Suparno, Kepala Subdirektorat Pendidikan Dasar dan Luar Biasa Direktorat Profesi Pendidik Depdiknas, Senin (17/9) di Jakarta.

Menurut Suparno, pemberian jabatan fungsional guru non-PNS yang setara dengan guru PNS ini untuk memudahkan pembinaan dan peningkatan kompetensi guru sehingga mutu pendidikan di Tanah Air semakin baik. Selain itu, juga untuk memudahkan pemberian beragam tunjangan kesejahteraan oleh pemerintah.

“Kelak semua guru akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk ditingkatkan kompetensinya dan juga menikmati tunjangan kesejahteraan dalam pengabdian mereka. Khusus bagi guru swasta, yayasan dan pemerintah daerah juga berkewajiban meningkatkan profesionalisme mereka,” papar Suparno.

Guru swasta yang terdaftar di Depdiknas sekitar 900.000 dari 2,7 juta jumlah guru di Indonesia. Pendataan untuk pemberian jabatan fungsional bagi guru swasta masih dilakukan. Pasalnya, ada juga guru PNS yang mengajar di sekolah swasta yang didaftarkan sebagai guru swasta.

Zamroni, Direktur Profesi Pendidik pada Ditjen Peningkatan Mutu Pendidikan Tenaga Pendidik, menambahkan bahwa pemerintah memang harus menghargai profesi guru, sebagaimana tertuang dalam UU Guru dan Dosen. Upaya itu dilakukan, antara lain, dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan guru dan uji sertifikasi sehingga menjadi guru profesional.
Dalam pelaksanaan uji sertifikasi, misalnya, kuota guru setiap daerah adalah 75 persen guru PNS dan 25 persen guru non- PNS. “Kuota itu tidak boleh ditawar lagi. Guru negeri dan swasta memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan berbagai tunjangan yang dinyatakan dalam UU Guru dan Dosen,” kata Zamroni.< Harian Kompas,pgri,admin>

~ by pgribojonegoro on October 19, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: